Tiakur, Lintas-Berita.com, – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku merasa prihatin dengan kondidi Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sebagai wilayah perbatasan, tetapi jauh dari perhatian pemerintah provinsi.
“MBD adalah daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang harus mendapat perhatian khusus. Namun kondisinya terbalik dari anggaran trilyunan, ternyata hanya sedikit yang dialokasikan ke MBD,” kata Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tuankotta Tethool, saat melakukan pertemuan dengan Pemkab MBD di Tiakur, Rabu (30/4/2025).
Komisi IV DPRD Maluku dipimpin Ketuanya Saudah Tuankotta melakukan rapat bersama tujuh OPD Pemkab MBD, yakni Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata serta Dinas Perindag Koperasi dan UMKM.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati dibuka Penjabat Sekda MBD, Daud Reimialy dan dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tuankotta dan dua anggota yakni Yan Z. Noach dan Julius Rotasouw.
Pj Sekda Daud Reimialy mengaku pertemuan tersebut ini sangatlah penting dan strategis untuk membicarakan berbagai persoalan yang terjadi di MBD, dan perlu mendapat atensi Pemprov Maluku.
“Kami sangat berharap ada sentuhan langsung Pemprov Maluku bagi masyarakat MBD, karena walaupun berbatasan langsung dengan Negara Tetangga Timor Leste, tapi sudah menjadi komitmen kami bahwa NKRI harga mati,” tegasnya.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tuankotta menyatakan keprihatinannya atas pengelolaan anggaran dan pembangunan di Maluku yang kurang terdistribusi untuk pembangunan di MBD.
Dia mengakui, alokasi anggaran Pemprov Maluku ke MBD sangat kecil, kalaupun ada lebih banyak terfokus untuk sektor pendidikan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di kabupaten/kota lain, terutama di Kota Ambon dan Pulau Buru yang mendapat prioritas lebih.
Karena itu, dia menganggap pertemuan bersama OPD terkait tersebut sangat penting agar Komisi IV DRPD Maluku dapat mendengar langsung persoalan pembangunan di MBD dan dapat diperjuangkan ke pemerintah provinsi.
Ia merinci sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian Pemprov Maluku antara lain, ketersediaan tenaga pendidik dan pembangunan fisik sekolah, penyediaan makanan bergizi gratis yang baru dinikmati 3.500 siswa dari total 25.000 siswa se-Kabupaten MBD.
Selain itu, pelatihan dan pembangunan balai latihan kerja, persiapan pembentukan koperasi merah putih, penyediaan tenaga dokter spesialis dan sarana prasarana rumah sakit, bangunan rumah singgah pariwisata dan pelatihan tenaga terampil diving, bantuan sarana disabilitas serta pendampingan peningkatan status 14 desa persiapan ke desa definitif.
Dia berharap berbagai masukan dan aspirasi yang diserap di MBD, terutama menyangkut pelayanan kesehatan, pendidikan maupun terkait dengan persoalan masyarakat, dapat diperjuangkan Komisi IV dengan pemprov Maluku dan direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
“Masukan yang telah disampaikan selain kesehatan, juga terkait pariwisata, tenaga kerja, sosial, pendidikan hingga pembangunan desa di Kabupaten MBD sudah kami dengar. Kami berharap doa dan dukungan masyarakat MBD agar perjuangan yang kami emban dapat terwujud ke depan,” ujar Saudah. (LB-01)
