Tiakur, Lintas-berita.com,- Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terus memperkuat sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD, Tiakur, Selasa (04/08/26).
Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Eduard J. S. Davidz, tersebut merupakan tindak lanjut Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor PE.07.02/T/S-1278/PW25/3/2026 tanggal 15 Juli 2026 tentang Pembinaan Generik SPIP di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Bimtek menghadirkan Tim BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan diikuti para pimpinan perangkat daerah, asesor perangkat daerah, asesor pemerintah daerah, asesor ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, asesor keuangan, serta asesor aset.
Dalam arahannya, Sekda MBD menegaskan bahwa pembinaan SPIP merupakan bagian dari upaya memperbaiki berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan yang masih memerlukan penyempurnaan.
“Kita masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Karena itu, saya berharap seluruh pimpinan perangkat daerah mengikuti penjelasan teknis dengan sungguh-sungguh agar memahami berbagai aspek yang harus segera dibenahi,” ujar Davidz.
Menurutnya, sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi pemenuhan dokumen pengendalian mutu dan penjaminan mutu, pemetaan sektor yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah, serta kelengkapan dokumen struktur proses sebagai bagian dari implementasi SPIP.
Ia menegaskan, pembenahan tersebut bukan merupakan beban tambahan, melainkan tanggung jawab setiap aparatur untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, Sekda meminta seluruh pimpinan perangkat daerah tidak hanya memahami materi secara umum, tetapi juga menguasai aspek teknis sehingga mampu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan SPIP di lingkungan kerja masing-masing.
Bimtek dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (6/8/2026). Selama kegiatan, para asesor perangkat daerah mengikuti sesi diskusi dan coaching bersama Tim BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan Inspektorat Kabupaten MBD guna mempercepat pemenuhan berbagai indikator penilaian SPIP.
Davidz berharap pembinaan tersebut dapat meningkatkan tingkat maturitas SPIP Kabupaten MBD. Ia menilai, meskipun daerah itu telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut-turut, masih terdapat sejumlah temuan dalam pengelolaan kegiatan yang perlu terus dibenahi melalui penguatan sistem pengendalian intern.
“SPIP merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan dalam pengendalian internal yang baik. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan semakin berkualitas dan mampu menjawab harapan masyarakat maupun para pemangku kepentingan,” tegasnya.
Melalui pembinaan tersebut, Pemerintah Kabupaten MBD menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengendalian intern sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel. (LB.01)
