TIAKUR, Lintas-berita.com,- Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terus memperkuat kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi belanja menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Capacity Building ASN bagi Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD, Senin (31/8/2026).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) MBD, Obed H.Y. Kuara, dalam materinya menjelaskan bahwa digitalisasi belanja menjadi langkah penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Menurut Obed, penerapan SIPD-RI memberikan kemudahan dalam proses penatausahaan, pembukuan, pencarian dokumen, hingga pengawasan transaksi keuangan daerah.
Ia menekankan, bendahara memiliki peran penting sebagai gatekeeper data dalam memastikan setiap transaksi yang dilakukan telah memenuhi ketentuan, mulai dari rekening, anggaran, dokumen, penerima, hingga waktu transaksi.
“Bendahara harus memastikan setiap transaksi benar dari sisi rekening, anggaran, dokumen, penerima, dan waktu. Ini penting untuk menjaga tertib administrasi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Bank Maluku Malut Tiakur, Jhon Ferdi Anaktototy, menyampaikan dukungan sektor perbankan terhadap upaya digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurutnya, Bank Maluku Malut telah menyediakan berbagai layanan digital yang dapat mendukung transaksi pemerintah, di antaranya SIPD Online, mobile banking, ATM, QRIS, hingga pembayaran pajak secara daring.
Ia mengajak para ASN, khususnya bendahara, untuk memanfaatkan layanan digital tersebut secara optimal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi pemerintahan.
Selain mempermudah transaksi, pemanfaatan sistem pembayaran digital juga dinilai dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
Melalui kegiatan capacity building tersebut, para bendahara diharapkan semakin memahami dan mampu menerapkan pengelolaan keuangan daerah berbasis digital secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Penguatan kapasitas aparatur sekaligus pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat mendorong tata kelola keuangan daerah yang semakin modern serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten MBD. (LB.04)
