Ambon, Lintas-Berita.com,– Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Surat Keputusan (SK) kepegawaian milik Aparatur Sipil Negara (ASN).
Instruksi tersebut disampaikan pada Selasa (10/11/2026) sebagai langkah antisipasi terhadap dugaan penggunaan SK bodong atau dokumen kepegawaian yang tidak sah, khususnya terkait administrasi kepegawaian dan proses kenaikan pangkat ASN di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Bodewin menegaskan, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh OPD, bukan hanya pada instansi tertentu. Hal ini penting untuk memastikan setiap dokumen kepegawaian yang dimiliki ASN benar-benar sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, persoalan administrasi kepegawaian harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan legalitas status serta hak-hak ASN.
Karena itu, seluruh pimpinan OPD diminta berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat Kota Ambon dalam melakukan pemeriksaan dokumen tersebut.
“Seluruh OPD harus melakukan pengecekan terhadap SK masing-masing ASN. Kita ingin memastikan bahwa seluruh dokumen kepegawaian yang dimiliki benar-benar sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Bodewin.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Ambon tidak menginginkan adanya ASN yang menggunakan dokumen kepegawaian yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
Selain mengantisipasi penyalahgunaan dokumen, pemeriksaan ini juga diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi serta mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses pelayanan kepegawaian.
Wali Kota berharap seluruh pimpinan OPD dapat menindaklanjuti instruksi tersebut secara serius agar setiap dugaan penggunaan SK bodong dapat diidentifikasi dan ditangani sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Dengan langkah tersebut, tata kelola administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Ambon diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan tertib sesuai aturan. (LB.01)
