Ambon, Lintas-berita.com, – Pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Maluku tercatat menurun dalam periode 2024 hingga 2025, mendorong DPRD setempat meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah dan pengelolaan sumber pendapatan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Welem Daniel Kurnala mengatakan, penurunan pendapatan daerah tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah secara keseluruhan.
Ia menilai perlu ada langkah strategis untuk memperbaiki kondisi tersebut. “Jika pendapatan daerah menurun, maka yang perlu dibenahi adalah kinerja. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar diketahui sumber masalahnya,” ujar Kurnala di Ambon, Selasa, 21 April 2026.
Menurut dia, kebijakan pemerintah daerah harus berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kepentingan masyarakat. Ia menegaskan, pengambilan kebijakan tidak seharusnya dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek.
Kurnala juga menyoroti sejumlah sektor potensial yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya pengelolaan sumber daya alam, termasuk Blok Masela, yang dianggap memiliki potensi besar dalam mendongkrak pendapatan daerah.
Selain itu, ia menilai sektor lain juga perlu dikelola dengan pendekatan yang lebih efektif dan inovatif agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
DPRD, kata dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Berdasarkan data yang ada, penurunan pendapatan terjadi dari 2024 ke 2025. Namun, pada 2026 mulai terlihat adanya peningkatan, terutama dari sisi penyerapan anggaran.
Meski demikian, Kurnala menilai perlu dilakukan analisis lebih mendalam terhadap faktor penyebab penurunan tersebut, baik dari aspek sumber daya manusia maupun sistem pengelolaan.
Ia menambahkan, pengelolaan aset daerah menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius. Menurut dia, meskipun telah dibentuk tim khusus, kontribusi terhadap pendapatan daerah masih belum signifikan.
“Pengelolaan aset harus dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi nyata. Perencanaan juga harus realistis dan berbasis potensi riil daerah,” katanya.
Kurnala berharap, ke depan pengelolaan pendapatan daerah dapat ditingkatkan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Maluku. (LB-04)
