Ambon, Lintas-berita.com,- Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang menggandeng Universitas Pattimura (Unpatti) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penelitian berjudul “Peran Teori Komunikasi Massa dan Transformasi Birokrasi Digital dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City di Kota Ambon.”
Kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tersebut berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Kamis (20/8/2026).
FGD dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, yang juga bertindak sebagai salah satu keynote speaker.
Dalam paparannya mengenai Ambon Smart City, Lekransy menjelaskan sejumlah persoalan yang dihadapi Kota Ambon, antara lain kepadatan penduduk yang tinggi, layanan kesehatan yang mengalami beban berlebih, tata ruang yang belum optimal, persoalan sampah dan kemacetan, hingga lemahnya integrasi layanan digital antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, pengembangan Smart City di Kota Ambon bukan sekadar membangun aplikasi, melainkan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk mendorong perubahan tata kelola pemerintahan.
“Implementasinya melalui tahapan seleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi dan transformasi, dengan prinsip Technology, Governance, Data, People, Sustainability,” ujarnya.
Lekransy menjelaskan, program Ambon Smart City telah dimulai sejak 2017 dan hingga kini mencakup enam dimensi utama, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, serta Smart Environment.
Pada 2025, Kota Ambon masuk dalam 10 besar kota yang dievaluasi secara nasional. Berdasarkan hasil evaluasi Smart City tersebut, Kota Ambon memperoleh nilai 3,6 dari skala 4.
“Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi,” imbuhnya.
Ia menegaskan, Ambon Smart City diarahkan menjadi model transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, data, sumber daya manusia, pelayanan publik, dan keberlanjutan.
“Enam dimensi Smart City menjadi kerangka untuk mengintegrasikan berbagai program OPD sehingga teknologi tidak berhenti pada aplikasi, tetapi menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, aman, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” bebernya.
Smart City Harus Berorientasi pada Masyarakat
Sementara itu, keynote speaker lainnya, Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP Unpatti, Prof. Jusuf Madubun, menegaskan bahwa Smart City bukan sekadar kota yang menggunakan teknologi cerdas.
Menurut Madubun, kota cerdas harus mampu mengubah data menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi keputusan, keputusan menjadi pelayanan, dan pelayanan menjadi kepercayaan publik.
Karena itu, Ambon Smart City tidak cukup hanya dibangun dengan teknologi. Transformasi birokrasi digital di Kota Ambon juga harus memperkuat kapasitas dan budaya birokrasi yang berakar pada nilai serta kearifan lokal Ambon dan Maluku.
“Birokrasi digital bukan tujuan akhir, tetapi yang dibutuhkan adalah transformasi dari birokrasi konvensional ke digital dan terintegrasi, data-driven, menuju kota cerdas yang citizen-centered,” tandasnya.
Penelitian Didanai Hibah BIMA
Di tempat yang sama, Ketua Tim Peneliti UNIKA Soegijapranata, Andreas Pandiangan, mengungkapkan penelitian tersebut didanai melalui hibah BIMA dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2026.
Ia menjelaskan, penelitian tersebut bertujuan menggali dan merumuskan pengembangan teori serta strategi komunikasi massa dan transformasi birokrasi digital sebagai bagian penting dalam pengembangan Smart City di Kota Ambon.
“Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dengan menyediakan platform bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Pemkot Ambon, serta menggali dan merumuskan karakteristik birokrasi digital sebagai pendukung Smart City di Kota Ambon,” pungkas Andreas. (LB.04)
