Tiakur, Lintas-Berita.com, – Tiga calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mengikuti tahapan wawancara bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) secara daring, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten MBD.
Ketiga peserta yang mengikuti tahapan wawancara yakni Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dukcapil, Joana F. M. Norimarna; Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda MBD, David R. Lerrick; serta Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Hanock R. R. Malaira.
Wawancara dibuka oleh Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil, Dr. Dra. Hj. Asriani Mulyani, M.Si., yang mewakili Sekretaris Ditjen Dukcapil.
Panel seleksi turut melibatkan Sekretaris Ditjen Dukcapil, Dian Andy Permana, M.Si., dan Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah, Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si., dengan Ahmad Purwanto bertindak sebagai moderator.
Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Eduard J. S. Davidz, menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri atas dukungan dan koordinasi dalam pelaksanaan tahapan seleksi tersebut.
Ia menjelaskan, proses seleksi memanfaatkan sistem manajemen talenta (talent scouting) untuk menjaring calon pejabat yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Khusus pengisian jabatan Kepala Dinas Dukcapil, terdapat mekanisme tersendiri yang membutuhkan persetujuan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Davidz berharap ketiga peserta dapat mengikuti tahapan wawancara dengan baik sekaligus memahami kondisi dan tantangan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten MBD.
Menurutnya, sebagai daerah kepulauan dengan wilayah yang luas dan terdiri atas banyak pulau, MBD menghadapi tantangan tersendiri dalam menjangkau masyarakat melalui pelayanan administrasi kependudukan.
Meski demikian, capaian pelayanan administrasi kependudukan di MBD telah berada di atas rata-rata Provinsi Maluku. Namun, pemerintah daerah tetap berupaya meningkatkan capaian tersebut agar dapat memenuhi target nasional.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai penyesuaian dan inovasi, meskipun masih menghadapi keterbatasan fiskal serta kebijakan efisiensi anggaran.
“Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan tanggung jawab wajib pemerintah daerah yang harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap proses seleksi tersebut dapat menghasilkan calon pimpinan terbaik untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui mekanisme pengesahan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Bupati MBD.
Melalui tahapan seleksi ini, Pemerintah Kabupaten MBD berharap memperoleh pimpinan yang profesional, kompeten, dan inovatif guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat. (LB.01)
