TIAKUR, Lintas-Berita.com,- Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mendorong pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Wetar Barat secara terpadu dan berkelanjutan guna menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Konsultasi Publik Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Wetar Barat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah MBD, Eduard J. S. Davidz, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, unsur TNI/Polri, serta sejumlah mitra pembangunan, di antaranya Yayasan Konservasi Indonesia, Blue Alliance Indonesia, dan WWF.
Perwakilan Yayasan Konservasi Indonesia, Arista E. Benu, menjelaskan bahwa proses pembentukan kawasan konservasi tersebut telah dimulai sejak 2022 melalui berbagai kajian, meliputi aspek ekologi, potensi kelautan dan perikanan, serta kondisi sosial masyarakat, termasuk kearifan lokal sasi.
Kawasan tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 Tahun 2025 tertanggal 31 Desember 2025.
Menurut Arista, penyusunan dokumen rencana pengelolaan untuk jangka waktu 20 tahun harus mampu menghasilkan program konkret, terukur, serta memiliki arah pembiayaan yang jelas.
Pengelolaan kawasan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni tata kelola kawasan, keberlanjutan ekologis, serta sosial ekonomi masyarakat. Selain menjaga kelestarian lingkungan laut, kawasan tersebut juga memiliki potensi pengembangan wisata bahari yang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku yang diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Ali Tauleka, A.Pi., M.Si., menekankan lima aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan.
Kelima aspek tersebut meliputi akurasi data, kejelasan perencanaan, partisipasi masyarakat, pengawasan dan kepatuhan, serta keberlanjutan pembiayaan.
Ia juga menyoroti ancaman praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) oleh nelayan dari luar Provinsi Maluku. Karena itu, diperlukan penguatan pengawasan serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan kawasan konservasi dapat dikelola secara optimal.
Selain itu, program pengelolaan kawasan diharapkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten MBD.
Dalam sambutan Bupati MBD yang dibacakan Sekretaris Daerah Eduard J. S. Davidz, ditegaskan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan penting untuk memastikan dokumen rencana pengelolaan sesuai dengan kondisi di lapangan, sejalan dengan arah pembangunan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kawasan Konservasi Perairan Wetar Barat memiliki luas kurang lebih 325.238,02 hektare, mencakup Kecamatan Wetar Barat dan sebagian wilayah Kecamatan Wetar Utara.
Kawasan ini memiliki ekosistem laut yang relatif alami, termasuk daerah pemijahan dan migrasi ikan serta keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Dengan potensi tersebut, pengelolaannya diharapkan dapat memperkuat perlindungan ekosistem, pengawasan dan keamanan maritim, sekaligus pemberdayaan masyarakat pesisir.
Bupati juga menegaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi sejalan dengan misi ketiga dan kelima Pemerintah Kabupaten MBD, khususnya dalam pengembangan potensi unggulan daerah serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Potensi wisata bahari, termasuk lintasan kapal wisata liveaboard, serta kearifan lokal sasi perlu dioptimalkan sebagai bagian dari strategi meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan laut.
Melalui konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten MBD berharap dokumen rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Wetar Barat dapat menghasilkan program yang realistis, terukur, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, serta mitra pembangunan.(LB.01)
