Tiakur, Lintas-Berita.com, – Kapolres Maluku Barat Daya AKBP Budhi Suriawardhana, turun langsung ke lapangan untuk mengawal pengamanan unjuk rasa sejumlah mahasiswa dari Himpunan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Tiakur di Kantor Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Rabu (9/4/2025).
Didampingi Wakapolres Kompol Djesy Batara, bersama Perwira koordinator, Perwira Pengendali dan Perwira Negosiator, Kapolres juga mengerahkan 41 personelnya untuk ikut mengamankan aksi unjuk rasa di halaman kantor bupati itu.
Pengamanan intensif dan ekstra itu dilakukan untuk mengantisipasi agar aksi unjuk rasa itu tidak berujung pada tindakan anarkis, sekaligus untuk menjaga kamtibmas tetap berjalan secara aman dan kondusif.
Kehadiran para pendemo yang dipimpin Koordinator Lapangan Enos Wariunsora bersama beberapa orator, diterima langsung oleh Wakil Bupati MBD Agustinus Kilikily, Penjabat Sekda MBD, Daud Reimialy serta asisten dan kepala OPD lainnya.
Dalam aksi damai itu para mahasiswa GMNI Cabang Tiakur menyampaikan delapan poin tuntutan kepada pemerintah kabupaten MBD, diantaranya terkait perbaikan manajemen RSUD Tiakur dengan mengevaluasi secara komprehensif sistim manajeman di rusah sakit milik pemerintah daerah itu.
Selain itu, perbaikan pengadaan fasilitas peralatan medis, alat kesehatan serta obat-obatan yang memadai untuk mendukung kinerja rumah sakit, serta peningkatan kualitas kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien melalui pembekalan dan pelatihan kepada tenaga kesehatan.
Mereka juga menuntut kenaikan insentif dokter, mengusut obat kedaluarsa dan pengadaan alat kesehatan (alkes), mengaudit pengelolaan anggaran secara transparan serta mendesak Bupati MBD untuk mengevaluasi kinerja Kadis Kesehatan dan Direktur RSUD Tiakur.
Setelah mendengar tuntutan para pendemo, Wakil Bupati Agustinus Kilikily menilai aksi damai itu sebagai sebuah sistim politik yang menyuarakan aspirasi dan diakhiri dengan tuntutan dan dukungan.
“Kami mengapresiasi tuntutan saudara-saudara namun sebagai anak-anak adat, kami minta kiranya dapat sampaikan aspirasi pada tempatnya, selayaknya dapat dilakukan melalui sebuah audensi di ruangan rapat,” pintanya.
Mendengar pernyataan Wakil Bupati, ppara pendemo bersedia untuk beraudiensi bersama pemerintah daerah di ruang rapat Pemkab MBD.
Sedangkan Kapolres AKBP Budhi Suriawardhana yang dikonfirmasi disela-sela pengamanan menyatakan kehadiran anggota Polri dalam aksi aksi unjuk rasa itu pada hakekatnya untuk memberikan pengamanan secara optimal berdasarkan SOP secara terukur dan terstruktur.
“Pengamanan aksi demo yang kami lakukan semata-mata untuk memberikan pelayanan terbaik, serta memastikan aksi demo yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak adanya tindakan anarkis yang mempengaruhi stabilitas kamtibmas,” ujar Kapolres.
Menurutnya, Negara melindungi hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum. Sedangkan Polri selaku alat Negara berkewajiban hadir dan mengamankan bentuk aksi yang dilakukan masyarakat, sekaligus mengarahkan masyarakat menggunakan haknya secara bebas beraspirasi, namun tidak mencederai norma hukum dan kesusilaan.
Kapolres mengharapkan melalui audensi antara pihak mahasiswa GMNI Tiakur dengan Pemkab MBD, dapat dicapaisolusi sebagsa wujud kesepakatan bersama untuk membangun kabupaten perbatasan itu menjadi lebih baik di masa mendatang. (LB-01)
