Ambon, Lintas-Berita.com, – Komisi III DPRD Provinsi Maluku melayangkan peringatan keras kepada seluruh mitra teknis terkait menurunnya mutu pekerjaan proyek infrastruktur yang didanai oleh APBD maupun APBN.
Peringatan keras itu disampaikan saat rapat dengar pendapat terbatas antara Komisi III DPRD dengan sejumlah mitranya, di ruang Komisi III DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Selasa (24/6/2025).
Ketua Komisi III, Djemy Pattiselanno, mengungkapkan bahwa sejumlah proyek jalan dan jembatan, baik yang sedang dikerjakan maupun yang sudah selesai, dinilai masih jauh dari standar kualitas yang diharapkan.
“Kami menemukan banyak pekerjaan dengan mutu buruk. Ini menyangkut kepentingan publik, jadi harus dipastikan sesuai standar teknis,” tegas Pattiselanno.
Ia juga menyoroti adanya pemangkasan anggaran Dinas PU Provinsi Maluku dari Rp253 miliar menjadi Rp 191 miliar. Anggaran ini mencakup belanja pegawai dan operasional, sehingga berdampak pada realisasi fisik.
“Jika anggaran sudah di potong, maka pengelolaan harus makin efisien tanpa mengorbankan mutu. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) juga belum kami terima dan itu akan kami kejar sebagai dasar pengawasan,” jelasnya.
Pattiselanno juga menyampaikan bahwa saat ini BPJN tengah memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak dalam masa pemeliharaan.
Komisi III berencana melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan kualitas perbaikan dan pekerjaannya tidak asal-asalan.
Dalam rapat itu, warga Tial, Maluku Tengah, juga menyampaikan keluhan terkait banjir akibat luapan sungai saat musim hujan.
Keluhan ini langsung direspons Kepala Balai Sungai Wilayah Maluku, yang bwrencana melakukan peninjauan di lapangan.
“Ini yang kita dorong respons cepat atas kebutuhan dan keluhan rakyat. Sungai tersebut memang perlu pengerukan dan perbaikan talud agar tidak lagi meluap,” ujar Pattiselanno .
Komisi III berkomitmen terus mengawal pelaksanaan proyek infrastruktur di Maluku secara proaktif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurut Pattiselanno, komitmen tersebut menjadi dasar pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.
menyangkut tertutupnya rapat tersebut, Pattiselanno menegaskan bahwa rapat selalu terbuka untuk publik, tetapi sering kali wartawan meninggalkan lokasi lebih awal sebelum sesi konferensi pers dilakukan.
“Kami ingin semuanya transparan, tetapi karena wartawan sudah pulang duluan sehingga banyak yang mengira rapatnya tertutup,” tandasnya. (LB-05)
