Tiakur, Lintas-berita.com, – Komandan Korem 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung berharap keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Harapan tersebut disampaikan Raffles saat meninjau pembangunan KDKMP di sejumlah lokasi di Pulau Moa, Minggu, 10 Mei 2026. Peninjauan dilakukan di Kelurahan Tiakur, Desa Wakarleli, Desa Klis, Desa Werwaru, dan Desa Kaiwatu.
Dalam kunjungan itu, Danrem didampingi sejumlah pejabat Korem 151/Binaiya, antara lain Kasiter Korem, Kasirem, Kasiops, Kasilog, dan perwira menengah ahli.
Menurut Danrem, koperasi yang dibangun dengan anggaran besar harus mampu memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan menjadi solusi ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan.
“Koperasi ini nantinya harus mampu menyediakan jasa dan barang yang dibutuhkan masyarakat, sehingga benar-benar menjadi solusi ekonomi di tingkat kelurahan,” kata Raffles.
Ia menegaskan koperasi tidak hanya difungsikan sebagai tempat simpan pinjam, tetapi juga harus berkembang menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
“Koperasi harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, dikelola secara baik, dan mampu mendorong kemandirian ekonomi warga,” ujarnya.
Danrem menilai keberadaan koperasi di wilayah kepulauan dan perbatasan memiliki peran strategis dalam membantu memperkuat ekonomi masyarakat.
Karena itu, ia meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan agar mampu berkembang dalam jangka panjang.
Menurut dia, program KDKMP merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Ia mengatakan peninjauan tersebut tidak hanya dilakukan untuk melihat progres pembangunan fisik koperasi, tetapi juga memastikan program berjalan sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Keberadaan Koperasi Merah Putih di Kabupaten MBD diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru, memperkuat usaha masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan di wilayah terdepan dan perbatasan. (LB-01)
