AMBON, Lintas-Berita.com,-Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya (MBD) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dua paket proyek jalan lapen pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2025.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, serta DRL selaku PPTK Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari MBD, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan, tim penyidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.483.685.383 atau sekitar Rp2,48 miliar.
Dua Paket Proyek Jalan Lapen Tidak Dikerjakan
Dalam keterangannya, Wido menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten MBD menganggarkan dua paket pekerjaan jalan lapen melalui Dana Alokasi Umum (DAU) APBD.
Kedua paket tersebut yakni Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak Rp5.343.934.000 dan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan senilai Rp4.009.385.000.
Proses tender kedua pekerjaan dilaksanakan pada 12 September 2025. PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION kemudian ditetapkan sebagai pemenang untuk kedua paket pekerjaan tersebut.
Selanjutnya, kontrak pekerjaan ditandatangani pada 10 Oktober 2025 melalui Nomor 17/DPUTRPKP-BM/SP/DAU/X/2025 dan Nomor 18/DPUTRPKP-BM/SP/DAU/X/2025.
Namun, hingga berakhirnya masa kontrak, kedua pekerjaan tersebut tidak menunjukkan adanya pekerjaan fisik yang terpasang. Hasil pemeriksaan menunjukkan progres fisik kedua proyek tersebut hanya mencapai 0 persen.
Penyidik Temukan Dugaan Kelalaian dalam Pengendalian Kontrak
Dalam proses penyidikan, tim penyidik menemukan dugaan perbuatan dan kelalaian para tersangka dalam pelaksanaan serta pengendalian kedua paket pekerjaan tersebut.
Terhadap tersangka ID selaku PPK, penyidik menduga yang bersangkutan tidak melaksanakan pengendalian kontrak sebagaimana mestinya. ID juga disebut tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari konsultan pengawas, serta tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kedua PPTK maupun pihak penyedia.
Selain itu, PPK diduga tidak melakukan pencairan jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383 meskipun pekerjaan tidak menunjukkan perkembangan fisik.
Dalam proses pemutusan kontrak, PPK hanya menerbitkan dua surat teguran, masing-masing pada 17 November dan 15 Desember 2025. Penyidik juga menemukan bahwa tahapan Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak, serta addendum kontrak tidak dilaksanakan. Jaminan uang muka pun tidak dicairkan terlebih dahulu.
Sementara itu, tersangka OL dan DRL selaku PPTK pada masing-masing paket pekerjaan diduga tidak pernah turun langsung ke lokasi, tidak melakukan pengendalian dan pemantauan perkembangan teknis, serta tidak berkoordinasi dengan konsultan pengawas.
Keduanya juga diduga tidak melaporkan kondisi dan perkembangan pekerjaan kepada PPK, meskipun telah mengetahui bahwa pekerjaan tidak menunjukkan progres fisik.
Kerugian Negara Capai Rp2,48 Miliar
Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli fisik yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Nomor 2259/DST/PL13.2/DV.06.05/2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/DST/PL12.2/DV.06.05/2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, kedua pekerjaan seharusnya mencapai progres fisik 100 persen pada Tahun 2025.
Namun, faktanya tidak terdapat pekerjaan fisik yang dilaksanakan sehingga progres kedua proyek tersebut tercatat 0 persen.
Sementara itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.483.685.383.
Kerugian tersebut berkaitan dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kedua kontrak, sementara uang muka pekerjaan telah dicairkan dan jaminan uang muka tidak dicairkan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan rangkaian hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara serta diduga memperkaya diri sendiri atau menguntungkan orang lain.
Tiga Tersangka Dijerat Pasal Korupsi dan Ditahan
Atas dugaan perbuatan tersebut, ketiga tersangka disangkakan dengan ketentuan pidana:
Primair, Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Subsidair, Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dalam penanganan perkara tersebut, tim penyidik telah memeriksa 27 orang saksi dan dua orang ahli.
Penyidikan masih terus dikembangkan. Kejari MBD juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan alat bukti yang sah.
Sebagai tindak lanjut penetapan tersangka, ketiganya langsung menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
Kejari MBD menegaskan komitmennya untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berdampak terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
(LB.01)
